Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Belajarhukum.com - Ruang Lingkup Hukum Tata Negara. Hukum tata negara adalah sebuah hukum yang ada untuk mengatur segala organisasi negara ataupun organisasi kekuasaan negara yang punya kaitan dengan negara. Berbicara mengenai hukum tata negara, salah satu hal yang terbersit mungkin adalah masalah cakupan atau ruang lingkup hukum tersebut yang sangat luas. Dalam artikel ini, anda akan diajak untuk mengetahui cakupan hukum tata negara yang lebih jelas.

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Mengenai ruang lingkup hukum tata negara, ada beberapa hal yang meliputinya seperti: 

  1. Betuk Pemeritahan
  2. Bentuk Negara 
  3. Sistem Pemerintahan 
  4. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara
  5. Corak Pemerintahan 
  6. Wilayah Negara 
  7. Garis Besar Organisasi Pelaksana
  8. Hubungan Rakyat dan Negara 
  9. Cara Rakyat dalam Hak Ketatanegaraan 
  10. Ciri-Ciri Kepribadian Negara serta Dasar Negara.


Sedangkan untuk ruang lingkup tata negara yang ada kaitannya dengan badan ke-tatanegaraan yang punya kedudukan sebagai organisasi di negara yakni: 

  1. Presiden
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat 
  3. DPR
  4. DPD
  5. BPK
  6. Mahkamah Konstitusi
  7. Mahkamah Agung. 

Para badan pelaksana ketatanegaraan tersebut meliputi cara pembentukannya, tugas dan wewenang pada masing-masing badan, susunan badan tersebut, cara kerja badan ketatanegaraan, masa jabatan, perhubungan kekuasaan antar badan ketatanegaraan, dan sebagainya.

Selain tentang pemerintahan dan badan-badan ketatanegaraan, ada pula konsep pengaturan tentang kehidupan politik rakyat yang meliputi penggolongan, jenis, serta jumlah parpol (partai politik) dalam sebuah negara dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur negara tersebut, kekutaan politik dan pemilu (pemilihan umum), hubungan antara badan ketatanegaraan dan partai politik, kedudukan penting dalam sebuah golongan, arti kedudukan serta peranan golongan penekan, langkah kerjasama antar kekuatan politik, pencerminan pejabat, dan lain sebagainya.

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

  1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
  2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
  3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
  4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
  5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah,
  6. dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)
  7. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan,
  8. perundangan)
  9. Wilayah Negara (darat, laut, udara)
  10. Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/golongan, cara-cara pelaksanaan hak menjamin hak dan sebagainya)
  11. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan)
  12. Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat)
  13. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera, dan sebagainya)


Sumber: OBYEK DAN LINGKUP KAJIAN HUKUM TATA NEGARA 
r'/>

Sampaikan kirik dan saranmu melalui komentar, dilarang meninggalkan link aktif
EmoticonEmoticon