Macam-Macam Hukum Internasional

Belajarhukum.com - Macam-Macam hukum internasional. Hukum internasional dapat dibagi atau dibedakan atas dua macam, yaitu:

Macam-macam Hukum Internasional
  • Hukum Publik Internasional


Hukum Publik Internasional adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara lain dalam hubungan internasional. Dalam pembicaraan selanjutnya yang dimaksud dengan hukum internasional adalah hukum publik internasional atau hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Menurut Wirjono hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara  berbagai bangsa di berbagai negara.
Hukum internasional memiliki sumber hukum tertentu, yaitu:
  1. Sumber hukum materiel adalah sumber atau faktor-faktor yang menentukan isi suatu peraturan hukum, misla sejarah, sosiologi, politik, ekonomi, filosofi, dan sebagainya. Sumber hukum materiel sangat menentukan keberlakuan hukum internasional. Misal, dalam sengketa internasional acapkali ditentukan oleh politik atau ekonomi internasional daripada aspek hukumnya.
  2. Sumber hukum formil adalah sumber yang menentukan bentuk, cara, proses, dan berlakunya suatu peraturan hukum. 
Sedangkan, sumber hukum formil dalam hukum internasional dicantumkan dalam pasal 38 Ayat (1) Piagam Mhkamah Internasional, yang mengantur tentang dasar peraturan yang digunakan sebagai rujukan atau acuan bagi Mahkamah Internasianal dalam memeriksa suatu perkara. Adapun sumber hukum internasional yang bersifat formil tersebut adalah:

  1. Perjanjian internasional, baik yang bersifat formil baik yang bersifat umum atau khusus.
  2. Kebiasaan internasional, merupakan kebiasaan umum atau praktik yang bersifat umum (general practies) yang telah diterima sebagai hukum.
  3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang telah diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
  4. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjna yang terkemuka dari bangsa-bangsa didunia.
  5. Keputusan-keputusan dari badan-badan perlengkapan (organ) dari organisasi dan lembaga-lembaga internasional, seperti Resulusi PBB.

  • Hukum Perdata Internasional
Hukum perdata internasional, adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hukum perdata antara pelaku-pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda. 


Menurut Sudargo Gautama, hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa tempat, pribadi dan soal-soal.
Titik pertalian merupakan petunjuk  untuk dikenakannya HPI atau tidak. Ada dua macam titik pertalian, yaitu:
  1. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor  dan keadaan yang menimbulkan hubungan perdata internasional. Dengan demikian, faktor-faktor itu dapat digunakan untuk mengetahui adanya soal HPI, seperti kewarganegaraan (citizenship) seseorang yang berbeda menunjukan adanya persoaln HPI.
  2. Titik pertalian sekunder adalah fator-faktor dan keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Dengan demikian, faktor-faktor itu dapat digunakan untuk menentukan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam kasus HPI. Misal, tempat dimana suatu benda terletak merupakan titik pertalian atau titik taut sekunder, karena hukum yang berlaku adalah hukum dimana suatu benda terletak (lex rei sitae).
Sasongko, Wahyu. 2012. Mengenal Tata-tata Hukum Indonesia. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

r'/>

Sampaikan kirik dan saranmu melalui komentar, dilarang meninggalkan link aktif
EmoticonEmoticon