Definisi Hukum Administrasi Negara

Belajarhukum.com - Definisi Hukum Administrasi Negara. Istilah administrasi merupakan padanan kata dari bahasa inggris administration yang berarti administrasi, tata usaha. Dalam bahasa Belanda, adminitratie yang berarti tata usaha.
Pengertian Hukum Administraasi Negara secara sederhana dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan administrasi.
Definisi Hukum Administrasi Negara

Definisi Hukum Administrasi Negara Menurut Para Ahli:

  1. Menurut Selamet Prajudi Atmosudirjo, pengertian administrasi di Belanda meliputi dua pengertian yang saling berhubungan: a) Tata usaha, yaitu pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data atau informasi secara sistematis dengan maksud memperoleh gambaran yang menyeluruh serta tata hubunganya satu sama lain dari data atau informasi tersebut. b) Managemen, yaitu pengurusan suatu badan usaha dari organisasi yang besar.
  2. Oppen Hein mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah  diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.” 
  3. J.H.P. Beltefroid mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.”
  4. Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.”
  5. De La Bascecoir Anan mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi/ bereaksi dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.”
  6. L.J. Van Apeldoorn mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pemegang kekuasaan pemerintah dalam menjalankan pemerintahanan.”
  7. A.A.H. Strungken mengatakan “ Hukum Administarsi Negara adalah aturanaturan yang menguasai tiap-tiap cabang kegiatan penguasa sendiri.”
  8. J.P. Hooykaas mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah  ketentuan – ketentuan mengenai campur tangan dan alat-alat perlengkapan Negara dalam lingkungan swasta. ”
  9. Sir. W. Ivor Jennings mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi.”
  10. Marcel Waline mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan yang menguasai kegiataan-kegiatan alat-alat perlengkapan Negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat perlengkapan tersebut, baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat-alat  perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan-aturan yang menegaskan dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha negara/ administrasi memperoleh hak-hak dan  membebankan kewajiban-kewajiban kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat-alat perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan umum.”
  11. E. Utrecht mengatakan mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus.”
  12. Bachsan Mustofa mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintaha dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan – badan kehakiman.”
  13. M.E. Dimock dan G.O. Dimock mengatakan “Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mempelajari bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga – lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa – bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan.”
  14. John M. Pfiffer dan Robert V. mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mempelajari proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.”
  15. A. M. Donner mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang secara spesifik mempelajari tentang seluk beluk organisasi dan fugsi administrasi negara.”
  16. Djokosutono mengatakan “Hukum Administrasi Negara sebagai hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan para warga masyarakat.”

Sasongko, Wahyu. 2012. Mengenal Tata-tata Hukum Indonesia. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
r'/>

Sampaikan kirik dan saranmu melalui komentar, dilarang meninggalkan link aktif
EmoticonEmoticon