f

Sumber-sumber Hukum Pidana

Belajarilmuhukum.com - Sumber-sumber Hukum PidanaSumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:
  1. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
  2. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
  3. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).
Sumber-sumber Hukum Pidana
Sumber-sumber Hukum Pidana

Asas-Asas Hukum Pidana

  1. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP).[butuh rujukan] Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP)
  2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
  3. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP).
  4. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP).
  5. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).

Macam-Macam Pembagian Delik:
  1. Delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain (Pasal 338 KUHP) dan delik yang disebabkan karena kurang hati-hati, misalnya, karena kesalahannya telah menimbulkan matinya orang lain dalam lalu lintas di jalan.(Pasal 359 KUHP).
  2. Menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang, misalnya, melakukan pencurian atau penipuan (Pasal 362 dan378 KUHP) dan tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut Undang-undang, misalnya tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar.
  3. Kejahatan (Buku II KUHP), merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang-undang. Karena itu disebut juga sebagai delik hukum.
  4. pelanggaran (Buku III KUHP), merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam Undang-undang. Karena itu juga disebut delik Undang-undang.
Macam-Macam Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:
  • Hukuman-Hukuman Pokok
  1. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.
  2. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara.[5] Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.
  3. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran.[butuh rujukan] Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda.[butuh rujukan] Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.
  4. Hukuman denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.
  5. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.
  • Hukuman Tambahan 
Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu.
  2. Penyitaan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman keputusan hakim.
Demikian Sumber-sumber Hukum Pidana, Semoga bermanfaat.

Sejarah Asuransi di Indonesia


1. Sejarah Asuransi di Indonesia

Sejarah berdirinya asuransi di Indonesia tidak terlepas dari semakin berkembangnya bisnis pemerintah kolonial Belanda pada sektor perkebunan dan perdagangan. Pada masa tersebut perkebunan rempah-rempah, tembakau dan kelapa sawit yang menjadi ciri khas tanaman di Indonesia tumbuh pesat. Pemerintah Belanda merasa perlu untuk menjamin kelangsungan bisnis mereka bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan perlindungan terhadap resiko mulai dari proses panen sampai dengan pengiriman hasil panen tersebut ke negara mereka. Secara umum perkembangan asuransi di Indonesia dibagi menjadi 2 tahap penting yaitu zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan.

Sejarah Asuransi di Indonesia
Sejarah Asuransi di Indonesia

Sejarah Perkembangan Asuransi pada Masa Penjajahan

Pada masa penjajahan Belanda, untuk menunjang bisnis perkebunan dan perdagangan, mereka mendirikan perusahaan asuransi kerugian pertama di Indonesia yaitu Bataviasche Zee End Brand Asrantie Maatschappij pada tahun 1853 dengan perlindungan utama terhadap resiko kebakaran dan asuransi pengangkutan.

Lahirnya asuransi di Indonesia pertama kali didirikan oleh orang Belanda dengan nama Nederlandshce Indisch Levens Verzekering En Liefrente Maatschappij (NILMIY) dengan mengadopsi perusahaan Asuransi Belanda yaitu De Nederlanden Van 1845. Kelak dikemudian hari setelah Indonesia merdeka, asuransi ini diambil alih Pemerintah Indonesia dan berganti nama menjadi PT. Asuransi Jiwasraya . Disusul berikutnya oleh Asuransi Jiwa Boemi Poetra 1912 pada tahun 1912. 

Secara umum asuransi pada masa penjajahan dibagi menjadi 2 kategori:
1.   Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda.
2.  Perusahaan-perusahaan yang merupakan Kantor Cabang dari Perusahaan Asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan di negeri lainnya.

Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda terbatas pada kegiatan dagang dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya sehingga manfaat dan peranan asuransi belum dikenal oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat pribumi.

Jenis asuransi yang telah diperkenalkan di Hindia Belanda pada waktu itu masih sangat terbatas dan sebagian besar terdiri dari asuransi kebakaran dan pengangkutan. Asuransi kendaraan bermotor masih belum memegang peran, karena jumlah kendaraan bermotor masih sangat sedikit dan hanya dimiliki oleh Bangsa Belanda dan Bangsa Asing lainnya.

Pada zaman penjajahan tidak tercatat adanya perusahaan asuransi kerugian satupun. Selama terjadinya Perang Dunia II kegiatan perasuransian di Indonesia praktis terhenti, terutama karena pemisahaan perusahaan asuransi milik Belanda dan Inggris.

Sejarah Perkembangan Asuransi Setelah Masa Kemerdekaan

Pada masa setelah kemerdekaan, ada 2 tahap penting perkembangan asuransi di Indonesia yaitu:

1. Nasionalisasi Perusahaan Asuransi Asing

Perusahaan asuransi peninggalan penjajah Belanda yang dinasionalisasi adalah NV Assurantie Maatshappij De Nederlandern dan Bloom Vander EE tahun 1845 menjadi PT Asuransi Bendasraya. Selain itu Asuransi De Nederlanden Van 1845 dinasionalisasi menjadi PT. Asuransi Jiwasraya.

2. Pendirian dan Penggabungan Perusahaan Asuransi Baru

Pada masa kemerdekaan ada 2 langkah penting pemerintah terkait perkembangan asuransi di Indonesia yaitu penggabungan asuransi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak dalam asuransi rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (PT UIU) yang bergerak dalam asuransi valuta asing menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Asuransi Jasindo. Selain penggabungan asuransi, pemerintah juga mendirikan beberapa perusahaan asuransi baru untuk menunjang kesejahteraan masyarakat yaitu:
- Asuransi Jasa Rahardja untuk melindungi masyarakat dari resiko kecelakaan lalu lintas
- Perum Taspen untuk Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
- Perum Asabri untuk anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Jamsostek, yaitu asuransi kecelakaan tenaga kerja perusahaan swasta

Kemudian mulailah bermunculan berbagai perusahaan asuransi baik lokal maupun asing di Indonesia. Hingga saat ini, Pemerintah sendiri masih memperbolehkan kepemilikan asing pada sebuah perusahaan asuransi lokal maksimal 80 persen.

Sejarah Perkembangan Asuransi Modern di Indonesia

Perkembangan asuransi modern di Indonesia dimulai dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang berdiri di awal tahun 1980-an. Beberapa diantaranya seperti AIA Financial, Allianz, Avrist AXA Mandiri, CIGNA, Prudential, dan Asuransi Sinar Mas hadir dan menawarkan berbagai macam produk perlindungan dan bahkan investasi. Hal ini semakin menambah alternative pilihan bagi masyarakat untuk medapatkan perlindungan terhadap resiko seperti yang diharapkan. Di sisi lain pemerintah juga semakin tanggap dengan kebutuhan masyarakat akan perlindungan sehingga mulai tahun 2014 ini lahir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai gabungan fungsi dan peran dari Jamsostek dan Askes pada periode sebelumnya.

2 Perkembangan Asuransi di Indonesia

Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang mengunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Hal ini tentu saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi, di mana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki.

Sesuai dengan perkembangan zaman, asuransi juga mengalami perkembangan yang cepat dan semakin baik setiap harinya. Selain meningkatkan pelayanan kepada para nasabahnya, perusahaan asuransi juga melakukan berbagai macam usaha untuk bisa tetap memperluas dan memajukan bisnis yang mereka jalankan selama ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan cara mengeluarkan berbagai produk baru dan lebih inovatif bagi nasabahnya.

Saat ini, produk asuransi tidak hanya terbatas pada jenis asuransi jiwa dan asuransi kesehatan saja, karena pada dasarnya kedua produk inilah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat luas. Di dalam perkembangannya, perusahaan asuransi juga mengeluarkan berbagai macam produk yang bisa dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi dan semakin banyak penjualan yang bisa diciptakan.

Ada banyak jenis produk asuransi yang bisa dipilih oleh nasabah pengguna asuransi, antara lain: asuransi kesehatan, asuransi dana pendidikan, asuransi dana pensiun, asuransi mobil, asuransi properti, dan beragam jenis asuransi lainnya. Dengan banyaknya produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, maka akan ada banyak pilihan dan juga pertimbangan yang bisa diambil oleh nasabah yang akan menggunakan asuransi tersebut. Hal ini juga menciptakan aroma persaingan yang baik di antara perusahaan penyedia layanan asuransi, di mana mereka tentu akan berlomba-lomba untuk memberikan layanan terbaik di dalam produk yang mereka miliki.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui bahwa perkembangan industri perasuransian di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung terjadinya proses pembangunan nasional. Hal ini dilihat atas kontribusi perusahaan asuransi dalam memupuk dana jangka panjang dalam jumlah yang besar, yang kemudian digunakan sebagai dana dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Di dalam layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, masyarakat juga mendapatkan dukungan dalam bentuk perlindungan atas berbagai resiko dan juga kerugian yang bisa saja menimpa mereka sewaktu-waktu, terutama di saat mereka sedang menjalankan usahanya. Hal ini menunjukkan betapa perkembangan asuransi juga memiliki peran yang cukup besar di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terjadi belakangan ini.

Pemahaman masyarakat yang semakin baik mengenai pentingnya perlindungan sebuah asuransi juga menjadi sebuah hal yang mempengaruhi kemajuan di dalam bisnis asuransi itu sendiri. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap sebuah produk telah tercipta, maka akan semakin mudah untuk mengembangkan dan melakukan penjualan produk tersebut. Hal inilah yang terjadi di dalam bisnis asuransi, di mana semakin banyak orang yang menginginkan sebuah jaminan/perlindungan terhadap berbagai macam resiko yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang.

3 Kendala Perasuransian di Indonesia

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri asuransi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Lambatnya Ekonomi

Tantangan pertama yang akan dihadapi oleh perusahaan asuransi adalah perlambatan ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap penurunan permintaan pasar asuransi. Selain itu, kondisi pasar modal pun akan mengalami dampak yang harus dihadapi karena adanya masalah mengenaiperlambatan ekonomi. Pertumbuhan asuransi pada dasarnya memang bergantung pada kinerja sektor riil, sedangkan asuransi jiwa bergantung pada kondisi atau keadaan pasar modal.

2. Sumber Daya Manusia Terbatas

Minimnya sumber daya manusia yang handal di bidang asuransi meruupakan masalah yang harus dihadapi oleh industri asuransi, terkhususnya aktuaris.

3. Tingkat Persaingan yang Semakin Kompetitif

Tantangan berikutnya yang akan dihadapi oleh perusahaan asuransi adalah tantangan mengenai kompetisi terbuka yang dialami oleh sebagian banyak perusahaan asuransi dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dimana pasar asuransi Indonesia tentu akan diserbu oleh asuransi global.

4. Kemampuan permodalan perusahaan asuransi nasional yang masih terbatas.

5. Perang tarif antar industri perasuransian

6. Perspektif masyarakat

Kendala lainnya adalah pandangan masyarakat ialah bahwa asuransi hanyalah bagi orang kaya. Hal ini disebabkan oleh variasi produk asuransi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dinilai minim.

7. Kepercayaan masyarakat

Kendala lainnya adalah kurangnya kepercayaan karena reputasi perusahaan asuransi serta penghasilan dari calon tertanggung yang tidak menentu.

Abdulkadir Muhammad. 2015. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Demikian Sejarah Asuransi di Indonesia,Semoga bermanfaat.

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Perempuan dan Anak

Belajarilmuhukum.com - Meningkatkan Kualitas Kehidupan Perempuan dan Anak. Permasalahan yang sering kali dihadapi ialah rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan. Masalah utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan pelindungannya.

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Perempuan dan Anak

Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas, hal itu belum tercapainya tujuan dari UU RI No 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta UU No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Selain itu, juga masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Masalah lain adalah masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, terutama di tingkat kabupaten/ kota. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasinya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan pelindungan anak.

Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan pelindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan, demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa masih harus ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana pembangunan, yang selanjutnya turut memperlambat upaya-upaya pengintegrasian konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Kesesatan berpikir dalam logika dan penerapan dalam hukum

Kesesatan berpikir dalam logika dan penerapan dalam hukum

Belajarhukum.tk - Kesesatan berpikir dalam logika dan penerapan dalam hukum. 

Pengetian dan Contoh dari Argumentum ad Baculum

Argumentum ad baculum adalah pembenaran argumentasi atas dasar kekuasaan. Argumentasi diajukan disertai dgn pengaruh/ justifikasi dan memaksakan pembenaran sebuah kesimpulan dgn intimidasi.
Argumentum ad baculum merupakan argumen ancaman yang mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika ia menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan.[1]
Secara bahasa ‘Baculum’ artinya ‘tongkat’. Maksudnya, kesesatan ini timbul kalau penerimaan atau penolakan suatu penalaran didasarkan atas adanya ancaman hukuman. Jika, kita tidak menyetujui sesuatu maka dampaknya kita akan kena sanksi.kita menrima sesuatu itu karena terpaksa, karena takut bukan karena logis.
contoh:
1.      Seorang anak yang belajar bukan karena ia ingin lebih pintar tapi karena kalau ia tidak terlihat sedang belajar, ibunya akan datang dan mencubitnya
2.      Jika Anda tidak mengirimkan pesan ini, Anda tidak akan pernah hidup tenang selama 15 tahun.
3.      Contoh: Saksi menandatangani BAP setelah diintimidasi.
4.      Kamu akan saya pecat jika terus membantah.
5.      Ambil tasmu dan keluar dari ruangan ini atau kupanggilkan satpam.[2]

Penerapan dalam Hukum dari Argumentum ad Baculum
Penilangan/denda yang diberikan kepada para pengendara motor dan mobil yang tidak  mentaati aturan lalu lintas.
contoh yang dihasilkan : Pengendara motor yang berhenti pada lampu merah bukan karena ia menaati peraturan tetapi karena ada polisi yang mengawasi dan ia takut ditilang.
2.3.2 Argumentum ad Populum
Pengetian dan Contoh dari Argumentum ad Populum

Argumentum ad populum adalah argumentasi yg keliru, namun kekeliruan itu diterima umum/salah kaprah dan Kesimpulan datanya tidak ada atau tidak lengkap.
Argumentum ad populum merupakan argumen yang keliru, yang mengambil kesimpulan bahwa suatu proposisi itu benar karena dipercayai oleh banyak atau kebanyakan orang. Dengan kata lain, ide dasar dari argumen adalah: "Jika banyak yang percaya hal itu, maka hal itu adalah benar. Kesesatan jenis ini terjadi karena sebuah argumen ditujukan kepada massa (orang banyak) dengan maksud menggugah perasaan. Argumentasi dibangun hanya untuk mendapat dukungan, dan tidak memperhatikan masalah benar – salah.[3]
contoh :
1.      Setiap ada kerusuhan selalu ada yg menunggangi.
2.      Mana mungkin agama yang saya anut salah, lihat saja jumlah penganutnya paling banyak di muka bumi.
  1. Anak-anak terlantar pendidikannya karena harga buku mahal.
  2. Para petani gagal panen karena harga pupuk mahal.
  3. Puluhan ribu buruh di-PHK karena krisis keuangan nasional
  4. Partai Kurcaci telah terbukti dan teruji. Kesimpulan: ‘Pilihlah Partai Kurcaci’

Penerapan Hukum dari Argumentum ad Populum
Perubahan dalam pancasila sila pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat islam menjadi ketuhanan yang maha esa.[4]
Penolakan kebijakaan pemerintah dikarnakan banyak masyarakat yg tidak setuju dan tidak sependapat sehingga kebijakan tersebut dianggap buruk. Seperti kenaikan BBM yang membuat para nelayan susah melaut karna harga BBM yang mahal.
Adanya demonstrasi, pidato politik yang memancing masa untuk memihak dan sebagainya.
contoh :
1.      Dalam pemilihan seorang presiden yang dipilih oleh banyak orang, sehingga presiden tersebut tidak bisa disalahkan.
2.      Juga seperti pengambilan keputusan dalam pengadilan. Dalam pengadilan, juri mengambil keputusan dengan suara mayoritas, sehingga mereka akan selalu membuat keputusan yang benar.
contoh :
Keputusan hakim Sumatra Selatan yang membebaskan pelaku pembakran hutan, pada kasus ini banyak masyarakat yang menganggap buruk keputusan tersebut karna berdasarkan pendapat masyarakat, kerugian kerusakan yang ditimbulkan menimpa seluruh masyarakat. Oleh karena itu, banyak para nitizen yang mencela dan melakukan protes.
Sedangkan dalam hal kebijakan pemerintah, hakim telah banyak melakukan pertimbangan yang tidak bisa diputuskan secara semena-mena, karena keputusan yang dibuat oleh hakim tersebut telah dipertimbangkan secara bijaksana.




[1] Rizal Mustansir,2011,Filsafat Analitik,Rajawali:Jakarta,hlm.53
[2] Rizal Mustansir,2011,Filsafat Analitik,Rajawali:Jakarta,hlm.5
[3] Poedjawijatna,2002,Logika Filsafat Berpikir,PT. Rineka Cipta:Jakarta,hlm.72

[4] Soekarto.1976,Pandangan tentang Pancasila, Yayasan Proklamasi:Jakarta,hlm.54

Pengertian Budaya Hukum

Belajarhukum.com - Pengertian Budaya Hukum. Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sIstem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Elemen budaya hukum (legal culture) yang harus diartikan sebagai people’s attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. Dengan kata lain, hal ini merupakan bagian dari general culture yang  berkaitan dengan sistem hukum, antara lain tentang pernyataan bahwa masyarakat kalangan bawah tidak percaya kepada pengadilan; masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara di luar pengadilan dari pada di pengadilan; cybercrime di lingkungan perbankan banyak yang tidak dilaporkan untuk menjaga kredibilitas perusahaan. Dengan demikian, legal culture merupakan "whatever or whoever decides to turn the machine (the legal structure) on and off, and determines how it will be used".

Pengertian Budaya Hukum

persoalan yang mendasar di Indonesia ialah legal culture atau  budaya hukum yang belum berjalan dengan baik.Di Indonesia para pelaku korupsi malah tanpa punya rasa bersalah dan malu lagi dan tampil di media layaknya selebriti. Hal ini yang sangat memprihatinkan di negara indonesia karna dari masyarakat sampai kepada para pejabat negara sudah tidak punya rasa malu dan budaya tertib. Kejujuran dan sikap disiplin merupakan barang mahal yang sulit ditemukan pada saat ini. Seperti membuang sampah tidak pada tempatnya,menyuap penegak hukum pada saat melanggar peraturan lalu lintas merupakan salah satu contoh terkecil dari berbagai persoalan yang kompleks. Dalam hal ini Indonesia harus banyak belajar dan berkiblat dari  negara-negara maju dan disiplin.

Peranan Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan ia saling berkait dengan masalah-masalah sosial masyarakat lainnya. Artinya hukum bukan hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga hukum sebagai sub sistem dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat dimana hukum diberlalakukan

  • Hukum sebagai suatu sistem, Latar belakang pemahaman hukum sebagai suatu sitem tidak lain adalah agar kita dapat memahami hukum secara komprehensif, tidak sepotong-potong dan parsial. Makna dasar sistem yaitu :
  1. Selalu berorientasi pada tujuan;
  2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya;
  3. selalu berorientasi dengan sistem yang lebih besar;
  4. bekerjanya bagian dari sistem sosial itu menciptakan sesuatu yang berharga.
            Shrode dan Voich mendefinisikan sistem sebagian schorde a set of interreladed parts, working independently and jointly, in parsuit of common objective of the whole within a comply environment
            Dari urain diatas, schore dan Voich ingin memaparkan bahwa persoalan hukum itu rumit dan kompleks yaitu hukum bukan hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga hukum sebagai sub sistem dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat dimana hukum diberlalkukan . Hukum sebagai sitem dapat dijabarkan bahwa hukum secara hirarkis dipayungi oleh norma dasar tertinggi (groundnorm) yang berperan memberi isi, substansi, dasar,norma-norma dibawahnya sehingga norma hukum tidak lain adalah penjabaran, break down dari groundnorm, pancasila” dan norma hukum tidak boleh bertentangan dengan “groundnorm” “pancasila’

  •  Hukum sebagai sub sistem nasional, mengandung pengertian bahwa hukum bukan hanya sistem tunggal dalam masyarakat, berdiri sendiri, otonom independent melainkan bagian dari sub sistem sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan konsekuensi hukum sebagai bagian dari sub sistem sosial lainnya tentunya terasa ganjil tidak lengkap tanpa memahami system sosial lainnya, tak bekerjanya sistem ekonomi mustahil hukum tegak dan sebaliknya rakyat tidak akan nyaman, aman, mencari penghidupan layak jika hukum tidak tegak.
  • Hukum sebagai sistem nilai sekaligus sebagai sub system dari sistem sosial sebenarnya menjabarakan bahwa hukum merupakan das sein dan das solen disisi lainnya antara das sein dan das sollen tidak mudah dipertemukan bahkan seringkali bertolak belakang dengan perilaku hukum masyarakat yang seharusnya. Sulitnya penyelarasan hukum sebagai “sein” dan hukum sebagai “solen” tidak terlepas drai faktor-faktor non yuridis yang hidup dan berkembang yang salah satunya dalah kultur hukum. Budaya sebagai produk masyarakat amat beragam dan berbeda tidak hanya masyarakat satu dengan lainnyapun berbeda sehingga akibat tingkatan-tingkatan sosial dalam lingkungan misalnya budaya hukum seorang pedagang dengan guru, sopir dengan pegawai dan sebagainya
L. Friedman menjabarkan komponen sistem hukum meliputi
1. strukur
2. substansi dan
3. kultur hukum.
Diantara ketiganya harus berjalan beriringan yaitu struktur harus kuat, kredibel, akuntabel dan capabel. Substansi harus selaras dengan rasa keadailan masyarakat sedang budaya hukumnya harus mendukung tegaknya hukum jika salah satunya timpang, misal struktur aparat (law unforercement officer) tidak akuntable, kredible dan capable mustahil hukum bias ditegakkan.

Komponen-komonen yang mempengaruhi penegakan Hukum

Hukum ditegakkan tidak melulu mempertahankan pola lama, “status quo” tetapi juga rekayasa sosial, mengalokasikan keputusan politik, penciptaan pola baru bahkan sebagai alat pengefektifan pencapaina tujuan nasional. Namun tujuan dan fungsi hukum itu seringkali tidak seperti yang diharapkan tiada lain karena banykany faktor baik yang berasal dari dalam sistem hukum maupun di luar sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Faktor berasal dari dalam sistem hukum seperti aparat yang tidak capable, kredibel dan akuntabel, poltik penguasa yang tidak mewakili rasa keadailan masyarakat artinya apa yang diinginkan oleh hukum berbeda dengan keinginan masyarakat. Roscoe pound menyebut dengan istilah kesenjangan Law in the books dan law in action. Chamblis dan Seidman menyebut “The Myth of the operation of the law to given the hie dailcy”
Terjadinya ketimpangan , diskresi antara hukum “solen” dengan hukum”sein” bias terjadi karena aparat penegk hukum sudah terwujud masyarakat beraksi menolaknya, dengan berbagai cara seperti memprotes, melanggar, bahakn tidak menghiraukannya. Faktor diluar sistem hukum berasal dari kesadaran hukum masyarakat dan perkembangan dan perubahan sosial, politik hukum penguasa, tekanan dunia internasional, maupun budaya hukum masyarakat.
Dengan kata lain hukum tegak jika seluruh komponen sistem hukum bekerja sama.  Namun jika salah satu absent, tidak bekerja sebagai sebagaimana mestinya apakah aparatnya, hukumnya maupun masyarakat. Maka hukum yang tegak hanya sebuah angan-angan belaka Aparat/legislator dianggap “absent” jika dalam law making process nilai-nilai masyarakat direduksi, disimpangi hasilnya hukum hanya menguntungkan golongan tertentu, kelas tertentu, persekutuan –persekutuan tertentu, penguasa, orang-orang kaya dan sebagainya. Dalam penegakannya (law inforcement process) aparat mudah disuap, dieli, suka menjungkir balikkan fakta, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar.
Disisi lain masyarakatnya mengembangkan budaya yang tidak kondusif dan mendukung tegaknya hukum seperti main hakim sendiri, tidak bersahabat dengan aparat untuk mencegah penyimpangan, pengabaian hukum dan sebagainya, maka hakikat system sebagai keteraturan hanya mitos yang terjadi justru konflik dalam sistem hukum karena masing-masing komponen, elemen, sub system memilki kontribusi rapuhnya penegakan hukum, selain frieman, Sorjono Soekanto juga memaparkan beberapa factor yang mempengaruhi legendanya hukum, faktor hukumnya, penengak hukumnya, sarana dan prasarana, masyarakatnya dan budayanya.

  • Hukum dan struktur masyarakat
            Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengantar masyarakat, bekerja di dalam masyarakat dilaksanakan oleh pula oleh masyarakat. Hubungan tersebut bisa bersifat simbiosis muatualistis yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya hukum maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh berkembang dan tegaknya hukum. Emile Durkem menjabarakan hubungan fungsional anata hukum dan masyarakat dengan lebih dahulu mengelompokkan masyarakat menjadi dua yaitu “solidaritas organic dan masyarakat berbasis :solodaris mekanik”  Masyarakat “solidaritas Mekanik” ciri khasnya adalah kebersamaan gotong royong dengan hukumnya yang represif, filosofis hanya dengan hukum yang menekan dan repressif kebersamaan dapat dipertahankan. Dalam masyarakat “solodaritas Organik” masyarakatnya individualis, mengutamakan kebebasan para anggotanya, sehingga hukumnyapun dibuat sesuai dengan keinginan, tujuan dan cita-citanya dan hasilnya hukum tidak lagi bersifat represif melainkan persuasive fasilitatif, proaktif dan restitutif. H.L.A Hart mencoba membaha altenatif tingkat perkembangan masyarakatyaitu “primary Rules of Obligation” dan “secondary Rules of Obligation” yang pertama bercirikan peraturan dalam masyarakat tidak begitu terperinci dan resmi tak mengenal diferensiasi dan spesialisasi badan penegak hukum karena habitat hukumnya adalah komunitas kecil dengan tingkat homogenitas yang tinggi baik aspek tujuan, kepentingan maupun orang-orangnya sehingga peraturan yang sederhana itu diras cukup menjamin keberlangsungan system sosialnya.
Type masyarakat kedua adalah sangat meninggiinya spesialisasi, disertifikasi di bidang hukum seperti apa saja yang merupakan “Rules of recognition” tata cara perubahannya “ rule of change” serta bagaimana sengketa diselesaikan “rules of adjudication” type ini. Sebagai konsekuensi masyarakat maju dan modern dengan masyrakatnya yang homogenitasnya rendah baik ras, etnis, pekrjaan, asosiasi, tujuan dan sebagainya.
Jadi dengan pentipologian masyarakat diharapkan hukum harus jeli, artinya hukum yang bagaimana yang cocok, bagaimana penegakannya agar sejalan dengan tingkat perkembanagan masyarakat itu, dengan kata lain hukum harus selalu siap untuk berubah menyesuaikan diri dengan masyarakat.
Pada dasarnya kelas yang tinggi “modern” dimana hubungan antar anggotanya lebih bersifat solidaritas organik, maka hukum tidak cukup dijalankan oleh intitusi informal, kepada adapt dan sebaginya tetapi memberikan perangkat yang jelas, tegas, rasional yang dibentuk khusu ubtuk itu yaitu birokrasi. Institusi inilah sebagai dynamo penegakan hukum. Dalam institusi ini masih dispesialisasi menurut kompetensi tertentu seperti masalah pidana, perdata, administrasi dan sebainya, namun di Indonesia tampaknya tidak seperti itu, artinya perubahan, perkembangan masyarakatnya titik puncaknya kerika kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan, pada masa ini segala urusan yuridis dimodernisasi secara cepat dan kilat yang serba tertulis, bernilai universal dan territorial, tetapi masyarkatnya terabaikan.
Akibatnya hukum dan masyarakat terjadi paradok, senjang yaitu hukum relative modern, namun tidak didukung mayarakat yang modern pula, padahal konseusensi merenrapkan hukum modern tidak hanya sekedar transfer cetak comot sana, comot sini tetapi membutuhkan prasyarat-prasyarat tertentu seperti sumber daya manusia yang siap, terlatih, terdidik, berwawasan luas, berbudaya egalitarian, tetapi realitasnya budaya kita masih primordial, patriomonial maupun feodal. Akibatnya secara formal hukumnya modern namun substansi orangnya masih jauh dari katagori modern.
Fonemena ini merupakan kesalahan yang berawal dari paradigam revolutif “perubahan cepat” yang tergiur dengan peforma system Negara lain apakah itu system hukum, politik, sosial dan sebagainya missal dalam system poloto, sebelum kemerdekaan system politik bangsa Indonesia adalah kerajaan yang bersendikan “sendiko Dawuh” Sabdo Pandito Ratu” dalam menjalankan tugas. Intitusi pelaksanaannya tidak terlembagakan melainkan personal yaitu diembani oleh individu, seperti patih, tumenggung, adipati dan sebaginya. Setelah kemerdekaan realitas politik itu dipangkas, diganti dengan model system poltik modern yang terlembagakan seperti MPR, DPR, MA, BPK dan sebainya.
Menghadapi situasi dan model politik ini, tampaknya bangsa ini mengalami shock, kaget dn belum begitu siap mengapresiasikannya, akibatnya lembaga formal itu tidak mampu menjalankan fungsi sejati lembaganya. Di sisi lain aspek sosialnya juga mengalami revolusi guna menyelaraskan diri dengan aspek politiknya. Demokrasi tampaknya menjadi solusi, tetapi bangsa ini masih kaku, wagu dan tidak terampil memrankan demokrasi, alsannya demokrasi sebagai system sosial poltik bukan sesuatu yang instant, mendadak dan otodidak tetapi membutuhkan proses pendewasaan secara evolutif seluruh elemen bangsa (rakyat juga pejabat)
Pendewasaan itu meliputi aspek daya piker dengan sikap dan perlilaku yaitu perilaku egalitarian, penghormatan HAM, imbalan berdasarkan prestasi hubungan yang bersifat kontrak, sedangkan bangsa Indonesia masih bersifat feudal dengan budaya pengkedepana aspek geonolgis da ripada prestaasi sehingga demokrasi berjalan secara formal, secara substansi tetap feudal, patrimonial dan paternal.

  • Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum
Kehidupan manusia dewasa ini hampir tidak ada yang steril dari hukum, semua lini kehidupanpun dijamahnya, artinya hukum sebagai penormaan perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Peran hukum sangat tergantung pada negaranya. Pada Negara berkembang hukum mengambil peran sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku kearah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakt secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran itu merupakan jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat.
Kesadaran hukum menurut Friedman terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyrakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung posisitf, proaktif terhadaap cita hukum tentu masyarakatnya memilki kesadaran hukum yang tinggi. Dalam hal ini fungsi hukum mengalami perluasan yang mulanya sebagai kontrol sosial dan pemertahanan pola sosial bergesr e arah perubahan tingkah laku yang dikehendaki hukum. Jika demikian dapat digeneralisasikan bahwa tingkah laku masyarakat Negara dapat dilihat pada hukumnya, yaitu jika hukumnya bertujuan mengontrol dan mempertahankan pola hidup warga Negara tetap dan mapan dalam bertingkah laku. Hal senada dengan pendapat Lon. L Euller bahwa hukum itu sebagai usaha pencapaian tujuan tertentu dalam hal ini hukum berperan sebagai guide, patokan pedoman dalam pelaksanaan program pemerintah dengan kata lain hukum dijadikan alat pemulus pelaksanaan keputusan, program poltik, seperti halnya bangsa Indonesia menempatkan pembangunan sehingga program nomor wahid. Tentunya hukum pun dikondisikan untuk memperlancara, bahkan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu hukum berfungsi sebagai proteksi rakyat lemah terhadap kekuasaan politik penguas, kurang mennjol, untuk kalangan Negara berkembang dan sebaliknya yang menjadi hukum ditempatkan sebagai alat dan sarana kekuasaan politik dan hukumpun dapat diakatakan lebih dekat ke penguasa daripada ke pihak yang di lawan.
Oleh karena itu pula Negara-negara berkembang lebih banyak berhaluan semi otoriter daripada demokrasi. Dalam system semi otoriter hukum merupakan institusi sebagai wadah dimana kebijak-kebijakn pemerintah dikeluarkan, karena dengan sandaran hukum kebijakan pemerintah berjalan mulus, sah dan mempunyai legitimasi, tetapi pembuat dan pemakai kebijakan seringkali punya pandangan berbeda karena posisi kepentingan bahkan tujuan berbeda, artinya posisi pembuat lebih strategis daripada pemakai sehingga posisi tawarnya “bargaining positionnya pun lebih kuat untuk membuat kebijakn model apapun, hasilnya kebijakan itu lebih banyak memuat reperesantasi tujuan dan kepentingan pembuat daripada rakyat hingga dilapangan kebijakan seperti itu tidak dapat dioperasionalkan karena tereletak secara sosiologis.


  • Hukum modern dan budaya hukum
Konsepsi modern tentang hukum sebagai sarana pencapaian tujuan. Marc Galanter menegaskan hukum modern memilki ciri anta lain : Bersifat terirorial, tidak bersifat personal. Universalitas, rasional dengan menitikberatkan pada utilitas dari hukum untuk masyarakat sehingga berbicara hukum seringkali dikaitkan dengan realitas sosial dimana hukum itu tumbuh dan berkembang. Kenyataan tersebut memang tepat mengingat hukum harus sesuai dengan masyarakat dan sebaliknya hukum perlu menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan masyarakatnya.
Jika hukum yang dipaketkan penguasa politik terlalu modern dan jauh dengan masyarakat atau terlalu ketinggalan, maka hukum tersebut tidak dapat dioperasionalkan , tidak efekti, useless dan timpang, padahal kecenderungan sekarang hukum digungsikan sebagai penyalur, pedoman pengaman program, kebijaksanaan pemerintah yangberua peningkatan taraf hidup rakyat kearah yang lebih baik. Para elite cukup optimis terhadap fungsi hukum yang baru itu, karena para elit memilki asumsi jika hukum efektif mengarahkan tingkah laku manusia tentunya  berefek terhadap keberhasilan pembangunan. Namun akan gagal fungsinya jika manusia yang diantaranya tidak mentaatinya karena hukum dirasa asing tidak memasyarakat dan kurang mempresentasikan tujuan bersam. Oleh karena itu perlu ada kesepakatan bersama, karena jika hukum betul-betul mal-fungsi maka tidak hanya individu yang dirugikan tetapi juga pembangunan yang terhambat. Oleh karena itu Fuller mengajukan “delapan prinsip legalitas” dalam membuat hukum yaitu :
harus ada peraturannya lebih dulu
Peraturan itu harus diumumkan
Peraturan tidak boleh berlaku surut
Perumusan peraturan harus jelas, terperini dan dapat dimengeti setiap orang
Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hak-hal yang tidak mungkin
diantara sesame perturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain
Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering dirubah-rubah
Harus terdapat keserasian antara tindakan para pejabat hukum dan pertaturan yang telah dibuat.

James C.N dan Clareme J dias mengatakan bahwa bilai yang terkandung dalam hukum nasional dengan nilai-nilai masyarakat lokal kerap kali terjai pendebatan dan pembedaan yang ujungnya adalah sulitnya pemahaman makna dan maksud hukum nasional oleh masyarakat lokal, hal ini terjadi karena sudut pandang dan nilai dasr penyusunan hukum tampaknya berbea antara legislator dengan masyarakat serta kurangnya para pemegang kebijakan melakukan survey, uji public terhadap nilai-nilai lokal, kebutuhan-kebutuhan lokal terutama masyarakat yang secara geografis jauh dan mungkin tak terjangkauoleh pengendali kebijakkan, hasilnya hukum dibuat terasa tidak bermakna dan bermanfaat bagi sebgaian besar rakyat tersebut. Oleh karena itu hukum mencegah mis-nilai antara pembuat dan pemakai. Mau tidak mau pemerintah maupun rakyat, LSM harus proaktif mengusahakan terbukanya saluran kominukasi dalam menerangkan dan menyelaraskan berbagai maksud dan tujuan pemerintah dalam undang-undang.

  • Hukum sebagai karya kebudayaan
Selo soemardjan dan Soelaiman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta manusia, karya dalam hidup manusia berwujud tehknomgi yang mempermudah hidup mansuai. Rasa merupakan dasra dari munculnya nilai-nilai kemasyarakatan dan cipta merupakan kemampuan mental emosional manusia untuk hidup beradap. Dalam arti luas kebudyaan merupakan serangkaian nilai-nilai yang hendak dicapai oleh sebuah komunitas tertentu, sekaligus juga sebagai way of life karena budaya juga memberikan pedoman arah hidup manusia. Budaya juga bias disebut dengan serangkaian system perilaku, yaitu serangkaian perilaku yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para pendukungnya. Dalam hal ini komunitas tertentu memilki gambaran abstrak perilakau yang layak dan tidak layak dilakuakan. Gambaran abstrak perilku tersebut kemudian diformulaasikan secara konkrit dalam berbagai tatanan hidup manusia melahirkan norma dimana hukum berada didalamnya disamping norma kesopanan, kesusilaan dan keagamaan. Jika demikain artinya hukum merupakan refeleksi tata perilaku komintas tertentu yang bersifat territorial, khas dan khsus, dalam arti hukum masyarakat satu berbeda dengan yang lainnya sehingga hukum kurang relevan menganut asas universalitas. Oleh karena itu pembuatan hukum, penerapan hukum harus pandai-pandai membaca, menganalisa realitas sosial mengingat hukum bukan saja sebagai formalisasi dan konkrtitasi perilaku masyarakat dalam bentuk deretan pasal-pasal melainkan juga jiwa masyarakat (Volkgeist) itu, serta hukum itu dibuat bukan untuk penguasa tetapi untuk rakyat. Oleh karena itu harus banyak-banayak mengkaca, membaca dan menganalisa relaitas sosial diman hukum itu akan diterapkan.


  • Komponen budaya hukum
Menurut Daniel S. Lev bahwa system hukum nenekankan pada prosedur namun kurang membahas cara hukum menyelesaikan masalah, sedangkan budaya hukum mengandung nilai procedural yaitu tata cara dan prosedur dalam mamanajemenisasi sebuah konflik dalam masyarakat dan nilai substansif berupaasas-asas fundamental tentang alokas, distribusi, penggunaan sumber-sumber dalam masyarakat terkait dengan adil dan tidak adil
Lawrensce M, Friedman memasukkan komponen kultur hukum dalam teori system hukumnya yaitu (1) struktur, (2) substansial dan (3) kultur. Struktur berwujud institusi, lembaga pembuat dan pengek berupa norma-norma terangkum dalam sebuah produk hukum sedangkan kultur adalah serangkaian nilai sikap perekat dana penentu dimana hukum itu beraktifitas.

Sejarah Hukum Dagang Di Indonesia

Belajarhukum.com - Sejarah Hukum Dagang Indonesia. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan.
Pembagian Hukum privat (sipil) ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asas, tetapi pembagian sejarah dari Hukum Dagang. Bahwa pembagian tersebut bukan bersifat asasi, dapat kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalm pasal 1 KUHD yang menyatakan:     "Bahwa peraturan-peraturan KUHS dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung        dalam KUHD terkecuali dalam penyelesaian soal-soal yang semata-mata diadaka oleh KUHD itu.”
Kenyataan-kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah:
a.     Perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidaklah ditetapkan        dalam KUHD.
b.    Perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi soal keperdatan ditetapkan dalam              KUHD.
Sejarah Hukum Dagang Di Indonesia

Perkembangan Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya kota-kota Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genua, Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona dan lain-lain).
Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping hukum Romawi yang berlaku.

Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut "Hukum Pedagang" (Koopmansrecht). Kemudian pada abada ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).
Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagangan sendiri-sendiri yang berlainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya kesatua hukum diantara hukum pedagang ini.
Oleh karena itu di Perancis pada abad ke 17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang; Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu Colbert membuat suatu peraturan "Ordonance Du Commerce" (1673). Dan pada tahun 1681 dibuat Ordonnance de la Marine.

Peraturan ini mengatur hukum pedagang ini sebagai hukum untuk golongan tertentu yakni kaum pedagang. Ordonance Du Commerce ini pada tahun 1681 disusul degan peraturan lain yaitu "Ordonansi De La Marine" yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).
Pada tahun 1807 di Perancis di samping adanya "Code Civil Des Francais" yang mengatur Hukum Perdata Perancis, telah dibuat lagi suatu kitab undang-undang Hukum Dagang tersendiri yakni "Code De Commerce".

Dengan demikian pada tahun 1807 di Perancis terdapat hukum dagang yang dikodifikasikan dalam Code De Commerce yang dipisahkan dari Hukum Perdata yang dikodifikasikan dengan Code Civil. Code De Commerce ini membuat peraturan-peratuan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan. Adapun yang menjadi dasar bagi penyusun Code De Commerce (1807) itu antara lain: Ordonance de Commerce (1673) dan Ordonance de La Marine (1671) tersebut. Kemudian kodifikasi-kodifikasi Hukum Perancis tahun 1807 (yakni Code Civil dan Code Commerce) dinyatakan berlaku juga di Netherland pada tahun 1838.

Atas perintah Napoleon, hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku Code De Commerce (tahun 1807). Disamping itu, disusun kitab-kitab lainnya, yakni Code Civil dan Code Penal. Kedua buku tersebut dibawa dan berlaku di Belanda dan akhirnya dibawa ke Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1809 Code De Commerce (Hukum Dagang) berlaku di Negeri Belanda.[4]
Dalam pada itu Pemerintah Netherland menginginkan adanya hukum dagang sendiri; dalam usul KUHD Belanda dari Tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas tiga kitab akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dibidang perdagangan akan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di pengadilan biasa.
Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya, berdasarkan asas konkordasi, maka KUHD  Nederland 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia 1848.

Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ).
Pada akhir abad ke-19, Prof. Molengraaff merencanakan suatu Undang-Undang Kepailitan yang akan menggantikan Buku III dari KUHD Nederland. Rancangan Molengraaff ini kemudian berhasil dijadikan Undang-Undang Kepailitan tahun 1893 (berlaku pada 1896). Dan berdasarkan asas Konkordansi pula, perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906 itulah Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri (di luar KUHD); sehingga semenjak tahun 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri atas dua Kitab saja, yakni: "Tentang Dagang Umumnya" dan Kitab II berjudul "Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Tertib dari Pelayaran"